Sekitar 31 Caleg perempuan melakukan tanda tangan 10 agenda kontrak politik perempuan bersama para masyrakat di auditorium Adityawarman, pada Minggu (23/03).
Kegiatan yang di fasilitasi oleh LSM Nurani Perempuan Women Crisis Center ini juga melibatkan semua kalangan masyrakat dan perempuan, organisasi perempuan, para pemuda pemilih pemula, para penyandang disabilitas, dan caleg perempuan.
Terkait dengan beberapa agenda politik perempuan yang akan dan sudah di kontrakan dengan 31 caleg perempuan, agenda politik ini bertujuan untuk kebaikan hidup perempuan.
Direktur Nurani Peremuan Women Crisis Center Yefri Heriani mengatakan ” ada 10 point yang sudah cukup lama kita dudukan bersama-sama dengan masyrakat, perempuan, pemilih pemula dan para penyandang disabilitas, sehingga kebijakan yang di ambil ini dapat bermanfaat untuk seluruh masyarakat umumnya dan perempuan khususnya.”
Yefri Heriani menambahkan, pada kegiatan kali ini juga mengangkat isu ke Bhinekaan. “Di harapkan kebijakan ini dapat mengurangi bahkan menghapus diskriminatif terhadap perempuan dengan cara cara berpikir bhineka, bhineka menjadi tumpuan dari kemerdekaan kita, keberagaman menjadi kekuatan kita, sekarang kita berusaha mengingatkan kembali kita beragam dan mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan keberagaman.”
10 Kebijakan yang disepakati itu adalah :
1. Pemenuhan hak kesehatan reproduksi & seksualitas,
2. Pemenuhan hak atas pendidikan bagi perempuan,
3. Penghentian kekerasan terhadap perempuan,
4. Penghentian pemiskinan perempuan dan kelompok marginal,
5. Perlindungan perempuan dalam konflik, bencana serta serta pengelolaan lingkungan & sumber daya alam,
6. pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi perempuan,
7. Perlindung atas kebebasan berkeyakinan & bergamana
8. Hak politik perempuan
9. Penghapusan produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan & kelempok diskriminatif
10. Penghentian korupsi
Pengambil isu ke Bhinekaan pada kegiatan kali ini di katakan Yefri Heriani karena “banyak pengambil kebijakan ini sadar dan tampa sadar menyampingkan isu ini, karena kebijakan yang di ambil banyak hanya untuk kelompok mayoritas, sedangkan di Indonesia ini tidak terdiri dari satu golongan, suku atau agama namun beragam, tetntunya kebijakan pembagunan harus memperhatikan keberagaman tersebut.”
Kegiatan yang berlangsung hingga sore ini juga mengadakan Kampanye Jitu yang bertujuan jika caleg tersebut terpilih maka menjadi tanggung jawab pemilih untuk mengawal semua kebijakan semua produk hukum dan rencana pembagunan daerah, sehingga para pengambil kebijakan sehingga mereka tidak bekerja sendiri mereka bekerja mempertimbangkan kebutuhan rakyat, sehingga manfaatnya bisa di rasakan oleh semua masyrakat, baik itu laki-laki maupun perempun dan bahakan penyandang disabilitas.
Selain penandatanganan kontrak politik dan Kampanye Jitu, pada kegiatan kali ini juga di meriahkan oleh pementasan teater dari Komunitas Teater Nan Tumpah, Pembacaan Puisi oleh sejumlah seniman dan aksi musik tradisional dari ibu-ibu Wanita Himpunan Bersatu Teguh (WHBT). (Arie Huda)