Sejak diberlakukan tarif terhadap penumpang Bus Trans Padang, beberapa kecurangan ditemukan. Ada penumpang yang membayar ongkos langsung atau tanpa tiket dan ada pula uang kembalian tidak diberikan pramugara kepada penumpang.
Tarif tiket Bus Trans Padang untuk umum Rp3.500 dan untuk anak sekolah Rp1.500. Penggunaan uang pecahanan Rp500 tersebut rentan sekali terjadi kecurangan. Karena, kelebihan uang ongkos Rp500 sering tidak dikembalikan oleh pramugara.
Pantauan Haluan di lapangan setelah diberlakukan tarif semenjak Jumat (21/2), banyak pengaduan yang datang dari penumpang Bus Trans Padang. Ongkos kembaliannya tidak diberikan. Tidak hanya itu saja, pramugara Bus Trans Padang sering kecolongan meminta ongkos ke penumpang karena penumpang bus over kapasitas. Pramugara juga sering lupa memberika tiket ke penumpang yang sudah membayar.
Rina, (26) salah seorang penumpang Bus Trans Padang kepada Haluan Rabu (26/2) kemarin mengaku memberikan ongkos Rp4.000 dan tidak dikembalikan oleh pramugara tanpa penjelasan. Ketika ditanya kepada pramugara berapa ongkosnya dijawab Rp3.500, tetapi pramugara tidak berinisiatif mengembalikan ongkos. Rina naik dari Rasuna Said dan turun di Tabing.
Ada juga penumpang yang dipungut ongkos tetapi tidak diberikan tiket seperti yang dialamni Wati (25). Karena penumpang banyak, maka Wati tidak mempersoalkan hal tersebut.
Kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam Bus Trans Padang memang rentan sekali pada tiket dan perilaku pramugara yang tidak jujur, tambah Wati. Hal ini disebabkan oleh kondisi penumpang yang over kapasitas dan uang recehan Rp500 yang dimiliki pramugara terbatas.
“Dengan keadaan penumpang Bus Trans Padang tersebut saya maklum sekali. Tetapi ini memicu terjadinya kecurangan-kecurangan yang merugikan pemerintah dan masyarakat. Jika yang membayar 50 orang umum dan tidak dikembalikan, uang Rp500 maka sudah ada uang hasil korupsi Rp25.000,” ungkap Wati.
Kepala UPT Trans Padang, Syafdan Noer mengaku memang masih penyesuaian penjualan tiket bus Trans Padang tersebut. Sistem penyerahan tiket ke pramugara sebelum beroperasi memang sudah mengikuti prosedur yang benar, yang dibuktikan dengan kwitansi setiap pramugara mengambil tiket. Begitu juga dengan uang kembalian atau diberi istilah uang modal untuk kembalian ongkos penumpang.
“Sistem penjualan tiket kita masih penyesuaian, terkait dengan bukti penyerahan tiket ke pramugara kita ada kwitansinya. Jadi nanti jelas berapa jumlah tiket yang terjual. Begitu juga dengan uang modal atau uang receh untuk kembalian ongkos penumpang juga kita berikan,” ungkap Syafdan Noer.
Ketika diceritakan pengaduan masyarakat yang ongkos kembaliannya tidak dikembalikan oleh pramugara, Syafdan Noer mengaku belum ada pengaduan yang sampai kepada pihaknya. Namun, petugas Dinas Perhubungan yang tidak mau disebutkan namanya mengaku pernah terjadi pertengkaran di halte pertama di Lapangan Imam Bonjol gara-gara pramugra lupa memberikan ongkos kembalian penumpang Rp500.
“Saya rasa tidak ada masalah dengan tiket Bus Trans Padang ini. Namun, kalau ada ongkos yang tidak dikembalikan oleh pramugara nanti akan saya lakukan peneguran jika memang terbukti,” ungkap Syafdan Noer.
Terjadinya over kapasitas penumpang Bus Trans Padang, karena armada tersedia baru 10 unit. Sedangkan penumpang rute Bus Trans Padang cukup banyak.
Kekurangan armada ini berimbas kepada banyaknya keluhan dari masyarakat. Sebab, yang menggunakan layanan Bus Trans Padang sering terlambat sampai tujuan seperti anak sekolah dan pegawai kantor. Padahal ketika mereka menggunakan bus kota, hal itu tidak terjadi.
Terkait hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Raju Minropa mengatakan bahwa bus kota memang dari awal perencaan Bus Trans Padang tidak boleh beroperasi setelah bus Trans Padang mengaspal. Minimnya Bus Trans Padang tersebut membuat Dinas Perhubungan harus selalu memantau pengoperasian bus supaya beroperasi dengan maksimal.
“Kita berusaha mendatangkan 5 unit bus lagi untuk menambah armanda Bus Trans Padang yang masih kurang. Kita harus meyakinkan pemerintah pusat bahwa Kota Padang butuh sekali Bus Trans Padang tersebut,” tandasnya.
Ketika bus kota dibantukan 10 unit saja, tambah Raju Minropa maka bus kota yang lain nanti akan menuntut untuk dioperasikan. “Untuk itu lebih baik tidak, sebab hanya menimbulkan masalah saja,” tutupnya. (h/cw-ows)